Kasus penyelewengan Dana BPNT Di Kab. SAMPANG, terkesan ada permainan.

Bogor Terkini

 

Bogortoday.com.SAMPANG.
Ketua Aliansi Masyarakat Desa Kara kecamatan Torjun kabupaten Sampang, yang di ketahui bernama Hamid (Gus Hamid ) di dampingi oleh kuasa hukumnya Moch Yahya,SH mendatangi Polres Sampang. Senin 15-3-2021 untuk menanyakan perkembangan adanya laporan terkait kasus dugaan penyimpangan bantuan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi berturut-turut selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dari bulan 3 hingga bulan 5 tahun 2020 yang tidak dibagikan.

Kasus yang sekian lama ngambang ini pernah di ajukan laporan ke pihak kepolisian Polda Jatim pada bulan juni 2020 hingga pada sekitar bulan  agustus kasus ini dilimpahkan ke polres Sampang dan pelapor serta para  saksi sempat di  BAP dan akhirnya dari Polres Sampang dilimpahkan kedinas Inspektorat Sampang pada tanggal 28 Desember 2020.

Diduga bantuan BPNT tersebut tidak tersalurkan ke masyarakat, bahkan gus Hamid selain sebagai pelapor dia juga merupakan salah satu penerima manfaat  bantuan dana BPNT tersebut, namun Hamid tidak pernah mendapatkan bentuk bantuannya.

Diketahui yang bertanggung jawab menjadi panitia penyalur bantuan dana BPNT bernama Markuwi  yang merupakan bapak dari kepala Desa setempat dan ikut berperan andil sebagai penyalur dan penanggung jawab atau yang di kenal sebagai ketua E-Warung .

Saat diwawancarai awak media Hamid mengatakan  “mengenai bantuan dana BPNT yang terbentuk sebagai bantuan manfaat ketika melaporkan ke pihak Polda jatim lalu dilimpahkan ke Polres Sampang yang diduga telah mengulur waktu dalam menangani dugaan penanganan kasus yang dilakukan oleh seorang Bapak dari kepala Desa Kara di kabupaten Sampang, bahkan kasus ini dari Polres Sampang kembali dilimpahkan ke inspektorat kabupaten Sampang dan pihak penyidik kepolisian polres Sampang menunggu hasil dari inspektorat yang hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

Menurut penjelasan dari Hamid “bahwa  Markuwi selaku orang tua dari kepala Desa setempat yang merupakan penyalur dan penanggung jawab hal ini seharusnya dilakukan oleh kepala Desa Kara yang mempunyai wewenang dan itu perlu di laporkan ke inspektorat dan Tipikor POLDA JATIM, karena sebagai pemerintah Desa, kalau bukan sebagai jajaran pemerintah berarti inspektorat tidak mempunyai hak dalam penanganan ini dan ini sudah jelas hak ranahnya kepolisian,”pungkasnya.

Pada hari ini senin 22-3-2021  kuasa hukum Gus Hamid mencoba mendatangi Dinas Inspektorat Kab. Sampang yang terletak di jalan Raya Rajawali.

Ketika kuasa hukum korban mencoba mengkonfirmasi Ibu Camelia M.Psi. selaku Irban bidang investigasi melalui via telpon whatsapp mengenai kelanjutan laporan dugaan penyelewengan dana BPNT tersebut,beliau menjelaskan, ” kami masih menunggu surat printah(Sprint) dari Bupati Sampang,” Tuturnya.

Moch Yahya S.H selaku kuasa hukum dari pelapor sekaligus korban kasus BPNT desa Karah Kabupaten Sampang berharap kepada bupati agar bisa memberikan rekomendasi dan arahan serta perintah kepada pihak inspektorat  agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *